Di Sahkan, PDI P Resmi Usung Ahok-Jarot Di Pilkada Jakarta

PDIP resmi mengusung pasangan Ahok-Djarot untuk bertarung di Pilgub DKI. Penetapan Ahok ini secara resmi menutup kisah perang antaran sejumlah politisi PDIP dengan Ahok.

Balibangol news, JAKARTA,-Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira dalam jumpa pers di DPP PDIP, Jl Diponegoro, Jakarta, Selasa (20/9/2016) menyampaikan ‘akhir’ perang kata yang sempat terjadi.

“Seluruh dinamika kita tutup sebagai sejarah. Kita buka lembaran baru untuk pertarungan yang akan datang,” jelas Andreas. Hadir dalam acara ini Sekjen PDIP Hasto, serta sejumlah bakal calon yang akan diusung PDIP di Pilkada serentak di 2017 antara lain Ahok dan Djarot.

“Di 2017 ini PDIP akan keluar sebagai pemenang,” jelas Andreas.

Andreas juga menyampaikan betapa Pilgub DKI penuh gegap gempita.

“Pilgub rasa Pilpres,” terang dia(sumber)

Mega Tolak Ajakan Setya Novanto Foto Bareng Kader Golkar

sumber foto :istimewa

Balibangol news, NASIONAL,- Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengajak Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk berfoto bersama kader Partai Golkar. Namun, Megawati menolak permintaan itu. Peristiwa tersebut terjadi dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2016) malam.

 

 

Setelah rangkaian acara penutupan Rapimnas Golkar selesai, pembawa acara Tina Talisa memanggil sejumlah elite Golkar untuk maju ke atas panggung. Setelah itu, Tina juga memanggil Presiden Joko Widodo untuk foto bersama.Jokowi tak menolak ajakan tersebut dan langsung naik ke atas panggung.

 

 

Selanjutnya, kader Golkar juga bersorak riuh agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama juga diajak berfoto bersama. Akhirnya Tina juga mengajak Ahok untuk ikut berfoto. "Atas permintaan kader Golkar, Pak Ahok dipersilakan ke atas panggung untuk ikut foto bersama," kata Tina.

 

 

Setelah itu, giliran Megawati Soekarnoputri diminta untuk foto bersama. Setya Novanto sampai turun dari panggung untuk melobi Presiden ke-5 RI itu untuk berfoto. Tak diketahui apa yang diperbincangkan Novanto dan Megawati. Namun, keduanya terlihat berbincang sambil tertawa.Para tamu undangan dan kader Golkar pun tampak tertawa melihat momen ini.

 

 

Usahanya melobi Megawati tak kunjung berhasil, akhirnya Novanto pun menyerah dan kembali naik ke atas panggung untuk melanjutkan sesi foto bersama. (Kompas)

Banyak Koperasi"sakit" Di Bali, 208 Unit Dibubarkan Tahun Ini

Balibangol news, BANGLI, – Memasuki hari jadinya yang ke-69 tahun, berbagai persoalan masih menghantui perkembangan koperasi yang notabene soko guru penggerak perekonomian masyarakat desa. Di Bali sendiri, ada ratusan koperasi yang dinyatakan dalam kondisi kurang sehat atau sakit.


Tindak lanjut dari itu, Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Bali memastikan tahun ini akan melakukan pembubaran ratusan koperasi yang selama tiga kali berturut-turut tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Kabid Bina Lembaga Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali I Gede Indra pada Selasa (12/7) menjelaskan, berdasarkan data terakhir, jumlah koperasi di Bali mencapai 4.907 unit.

“Dari jumlah itu, omzet koperasi di Bali telah mencapai Rp 8,9 triliun dengan sisa hasil usaha (SHU) mencapai Rp 259 miliar per tahun. Sementara jumlah tenaga karyawan yang terserap mencapai 20 ribu lebih,” ungkap Gede Indra didampingi Kadis Koperasi dan UMKB Kabupaten Bangli, Dewa Gede Suparta saat melakukan persiapan peringatan Hut Koperasi yang rencananya akan dipusatkan di Desa Pengelipuran, Bangli, pada 29 Juli 2016 mendatang.

Hanya saja, diakui, dari jumlah tersebut diketahui 722 unit koperasi dalam kondisi tidak sehat. Hal tersebut ditandai dengan tidak digelarnya RAT selama bertahun-tahun. Karena itu, dipastikan tahun ini akan dilakukan pembubaran. “Tahun ini, tercatat jumlah koperasi yang sakit dan akan  kita bubarkan mencapai 208 unit, tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bali,” tegasnya.

Pembubaran tersebut, lanjutnya, akan dilakukan secara bertahap. “Pembubaran dilakukan karena kondisi koperasi bersangkutan sakit. Bahkan ada koperasi yang tidak melakukan RAT selama lima tahun,” tegasnya.

Disampaikan juga, sejatinya  langkah pembubaran, merupakan langkah terakhir. Sebab, sebelumnya pihaknya terlebih dahulu telah melakukan pembinaan yang dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten. Sehat dan tidaknya koperasi, dikatakan tergantung sumber daya manusia yang ada di dalamnya.

“Koperasi itu sudah kami berikan pembinaan. namun karena tak ada perubahan, diambil langkah pembubaran. Kebanyakan yang dibubarkan adalah koperasi karyawan,” terangnya.

Lebih lanjut, disampaikan, dalam pengembangan koperasi ada tiga persoalan mendasar masih dihadapi di Bali. Yakni, menyangkut kualitas SDM pengelola koperasi masih lemah, kemampuan permodalan masih terbatas dan aspek pemasaran belum bisa mengakses pasar yang lebih luas. Terhadap persoalan tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Bali bersama Dinas Koperasi Kabupaten, telah melakukan berbagai upaya.

“Untuk menutupi kelemahan di internal SDM, kita telah lakukan pelatihan-pelatihan teknis dan peningkatan kompetensi pengelola dan manajer koperasi.Untuk persoalan permodalan, koperasi didorong dengan memperbesar jumlah anggota koperasi. Sementara untuk masalah pemasaran, dilakukan dengan mendorong koperasi menjalin kemitraan dan perbankan maupun mitra bisnis lainnya, untuk memperluas cabang dan jaringan koperasi,” bebernya.

Selain itu, diakui, pengurus koperasi di Bali masih banyak yang belum mengikutii sertifikasi kompetensi. Penyebabnya karena terbentur anggaran. Padahal, itu  sangat penting, terlebih saat memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah bergulir sejak awal tahun ini. “Koperasi yang pengurusnya mengikuti sertifikasi masih minim, baru enam belas persen. Untuk ikut itu perlu Rp 12 juta perorang,” tandasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Kadiskop dan UMKM Kabupaten Bangli, Dewa Gede Suparta. Ditambahkan, sesuai data jumlah koperasi di Bangli saat ini tercatat sebanyak 246 unit.

“Untuk perkembangan koperasi di Bangli, awalnya sebanyak 274 unit. Dari jumlah itu 41 unit telah kita bubarkan sehingga masih 233 unit. Hanya saja, dalam perkembangan selanjutnya ada tambahan kopersi baru  tahun 2015 sehingga menjadi 246,” ungkapnya.

Alasan koperasi yang  dibubarkan tersebut, karena tidak melakukan RAT lebih dari tiga kali secara berturut-turut. Bahkan ada yang tidak melakukan RAT hingga puluhan tahun. “Sesuai aturan jika tiga kali berturut-turut tidak melakukan RAT, sudah langsung bisa dibubarkan,” tegasnya.
(Sumber)

Waduh, Panwaslu Bangli Belum Setor SPJ Dana Pilkada

Balibangol news, BANGLI, – Meski Pilkada serentak, khususnya Pilkada Bangli telah berlalu lima bulan lebih, namun kinerja Panwaslu Bangli kembali menjadi sorotan. Pasalnya, hingga kini pertanggungjawaban dana hibah yang digunakan Panwaslu sebesar Rp 3,3 miliar, justru masih gabeng karena belum ada pertanggungjawabannya. Bahkan diketahui, Badan Kesbangpollinmas Bangli juga mengaku hanya Panwaslu saja yang belum menyetorkan SPJ dana hibah tersebut. Hal ini terang saja memantik berbagai kecurigaan, ada yang tidak beres dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran Pilkada yang dilakukan Panwaslu Bangli.

Hal ini dibenarkan Kepala Badan Kesbangpollinmas, I Nyoman Terus Arsawan saat dikonfirmasi, Senin (23/05/06). “Sampai saat ini Panwaslu Bangli saja yang belum menyerahkan SPJ penggunaan dana hibah Pilkada. Sementara KPU, Polres Bangli dan Kodim 1626/Bangli sudah menyerahkan SPJ-nya beberapa waktu lalu,” bebernya. Kata dia, pihaknya juga mengaku sudah pernah mengirimkan surat pemberitahuan kepada masing-masing pengguna dana hibah Pilkada, agar penyampaian SPJ dilakukan paling lambat tiga bulan setelah tahapan Pilkada berakhir, yakni hingga bulan Maret 2016.  Hanya saja, sampai batas waktu tersebut, Panwaslu Bangli tidak kunjung menyerahkan SPJ-nya.

Sementara sesuai laporan pertanggungjawaban yang telah diterima Kesbangpolinmas,  untuk KPU Bangli dari dana hibah sebesar Rp 10.955.644.100 yang diterimanya, anggaran yang digunakan sebesar Rp 7.577.749.357 dan sisa anggaran yang diserahkan sebesar Rp 3.377.914.743 tanggal 17 Februari 2016. Polres Bangli masih menyisakan anggaran  Rp 64.514.150 dari dana hibah yang diberikan sebesar Rp 2,2 miliar. Sementara untuk Kodim 1626/Bangli, dari anggaran yang diberikan sebesar Rp 300 juta, tidak ada sisa anggaran. “Semestinya, laporan SPJ penggunaan dana hibah, sudah diberikan tiga bulan setelah tahapan Pilkada berakhir,” sebutnya.

Lebih lanjut, menyikapi keterlambatan penyetoran SPJ dari Panwaslu Bangli, pihaknya menyatakan akan segera  mengirimkan surat peringatan lagi. “Besok surat peringatan akan kita kirim ke Panwaslu, agar SPJ secepatnya didiserahkan” jelasnya. Lanjut dia, walaupun Panwaslu sudah dibubarkan, namun untuk pertanggungjawaban dana tersebut tetap menjadi tanggungjawabnya. “Kalau tidak ada SPJ, nanti kalau ada pemeriksaan resikonya berada di Panwaslu sebagai penerima dan pengguna anggaran,’ tegas Terus Arsawan.

Secara terpisah, Ketua Panwaslu Bangli I Nengah Sandiartha sat dikonfirmasi via telepon belum bisa dihubungi. Kedua nomor HP-nya, mail box. Sementara anggota Panwaslu Bangli, AA. Bagus Susila saat dikonfirmasi awalnya, mengelak dan menyatakan, itu urusan ketua. Namun setelah didesak, pihaknya beralasan belum menyetorkan SPJ penggunaan dana Pilkada karena belum mendapat jadwal audensi bertemu Bupati Bangli. “Surat untuk melakukan audensi ke Bupati sudah kita kirim sebulan lalu. Tapi, sampai saat ini belum ada jawaban,” kilahnya. Dijelaskan, SPJ penggunaan tersebut nantinya akan diserahkan saat audensi kepada Bupati. “Setelah SPJ kita serahkan ke Bupati, salinan tembusannya baru kita kirim ke instansi terkait,” pungkasnya singkat.

sumber-suaradewata.com

Akhirnya, Setnov Pimpin Golkar Setelah Akom Mundur

Setya Novanto (kanan) dan Ade Komarudin (kiri) usai pemilihan ketua umum Golkar.

Balibangol news, BADUNG, - Setya Novanto akhirnya terpilih sebagai ketua umum partai Golkar pada Selasa (17/5/2016) pukul 07.30 Wita di ruang sidang utama BNDCC, Nusa Dua, Bali. Setnov terpilih dalam rapat paripurna pemilihan yang dipimpin Nurdin halid. Kemenangan Setnov ini disambut meriah oleh seluruh kader yang berada dalam ruang sidang.

Dalam proses pemilihan ini Setnov mengatongi 277 suara suara dari jumlah suara 554 suara. Terpilihnya Setnov sekalgus mengakhiri proses panjang dan alot Munaslub Golkar. Setnov menyingkirkan 7 pesaingnya Ade komarudin di urutan dua dengan perolehan 173 suara, Azis Samsudin 48 suara, Syahrul yasin Lipo 27 suara, Airlangga Hartarto 14 suara, Mahyudin 2 suara serta Priyo Budi Santoso dan Indra Bambang Utoyo masing-masing mengantongi 1 suara. sedangkan sisanya 11 suara dinyatakan tidak sah.

Sesungghnya proses pemilihan dapat dilanjutkan ke putaran ke dua karena ada dua calon yang mengantongi dukungan lebih dari 30 persen. Tapi Ade Komarudin memilih mundur dan mengiklaskan ketua umum Golkar jatuh ke tangan Setya Novanto. "Usia saya lebih muda dari pak Setya Novanto, jadi saya masih punya kesempatan di masa yang akan datang," kata Ade Komarudin.

Karena Ade komarudin mundur dari proses pemilihan maka Nurdin halid selaku pimpinan sidang langsung menetapkan Setya Novanto sebagai ketua umum Golkar terpilih periode 20014-2019.(sumber)

Komite Etik Akui ada Permainan Uang di Munaslub Golkar

Komite Etik Munaslub Golkar saat memberi ketrangan pers. (Robi/Semetonnews)

Nusa Dua, Semetonnews - Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Fadel Muhammad mengatakan jika Munaslub kali ini tidak sama sekali bersih dari politik uang. Namun pihaknya sulit membuktikan karena keterbatasan waktu, tenaga dan SDM untuk melakukan pengawasan dan pemantauan. 

"Kalau kami mengatakan Munaslub kali ini bersih dari politik uang, maka itu terlalu naif," kata Fadel Muhammaddi BNDCC, Nusa Dua, Bali tempat berlangsungnya Munaslub, Senin (16/5/2016). Fadel menjelaskan, jika dirinya 4 kali mengikuti Munaslub. Dan dirinya sempat beberapa kali menjadi pimpinan sidang. 

"Biasanya pada malam menjelang pemilihan ketua umum, terjadi deal-deal, terjadi transaksi-transaksi. Dan semua orang tahu itu semua," ujarnya. Sebagai Ketua Komite Etik, dirinya sangat sulit membuktikan terjadi politik uang. Karena tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk dinaikkan ke proses persidangan. 

Terkait dengan berbagai pengaduan, Komite Etik menjatuhkan teguran keras kepada dua kandidat Ketua Umum DPP Partai Golkar. Lembaganya telah banyak menerima berbagai pengaduan. Pengaduan yang diterimanya tak hanya ditujukan kepada calon ketua umum belaka, tetapi juga kepada penyelenggara seperti SC, OC dan lainnya. Namun, Fadel enggan menyebutkan calon ketua yang mendapat teguran keras.

“Terhadap pengaduan yang kami terima, sampai saat ini kami menerima 205 pengaduan,” tuturnya.

Reporter   : Robinson Gamar

Komite Etik Munaslub Golkar saat memberi ketrangan pers. (foto by-Semetonnews)

Balibangol news, BADUNG,  - Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Fadel Muhammad mengatakan jika Munaslub kali ini tidak sama sekali bersih dari politik uang. Namun pihaknya sulit membuktikan karena keterbatasan waktu, tenaga dan SDM untuk melakukan pengawasan dan pemantauan. 

"Kalau kami mengatakan Munaslub kali ini bersih dari politik uang, maka itu terlalu naif," kata Fadel Muhammaddi BNDCC, Nusa Dua, Bali tempat berlangsungnya Munaslub, Senin (16/5/2016). Fadel menjelaskan, jika dirinya 4 kali mengikuti

Munaslub. Dan dirinya sempat beberapa kali menjadi pimpinan sidang. 

"Biasanya pada malam menjelang pemilihan ketua umum, terjadi deal-deal, terjadi transaksi-transaksi. Dan semua orang tahu itu semua," ujarnya. Sebagai Ketua Komite Etik, dirinya sangat sulit membuktikan terjadi politik uang. Karena tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk dinaikkan ke proses persidangan. 

Terkait dengan berbagai pengaduan, Komite Etik menjatuhkan teguran keras kepada dua kandidat Ketua Umum DPP Partai Golkar. Lembaganya telah banyak menerima berbagai pengaduan. Pengaduan yang diterimanya tak hanya ditujukan kepada calon ketua umum belaka, tetapi juga kepada penyelenggara seperti SC, OC dan lainnya. Namun, Fadel enggan menyebutkan calon ketua yang mendapat teguran keras.

“Terhadap pengaduan yang kami terima, sampai saat ini kami menerima 205 pengaduan,” tuturnya.

Presiden Jokowi Buka Secara Resmi Munaslub Golkar

Presiden Joko Widodo membuka Munaslub Golkar secara resmi  foto-semetonnews.com

Balibangol news, BADUNG, - Presiden Republik indonesia Joko Widodo akhirnya secara resmi membuka Munaslub partai Golkar di BNDCC, Nusa Dua, Bali pada Sabtu (14/5/2016). Mengenakan batik dengan warna dominan coklat Jokowi datang didampingi Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, Menteri pemberdayaan aparatur negara Yudie Chrisnandi serta sejumlah menteri kabinet kerja.

Dalam pidatonya, Jokowi menceritakan jika banyak orang yang bertanya kepadanya jelang Munaslub. Pertanyaan pertama, kenapa Menkopolhukam Luhut Panjaitan menelpon DPD-DPD Golkar di Indonesia. "Lalu saya jawab, Pak Luhut itu adalah mantan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar," ujarnya.

Pertanyaan kedua, kenapa pak JK juga mengumpulkan dan menelpon para ketua DPD di seluruh Indonesia. "Saya menjawab, Pak JK itu mantan Ketua Umum Partai Golkar," jelasnya. Pertanyaan ketiga, dimana Istana Negara sekarang ini pak? "Saya menjawabnya, Istana Negara itu ada di Jl Merdeka Utara Jakarta," ujarnya.

Jokowi masih bercerita lagi, masih ada pertanyaan aneh. Bunyi pertanyaanya adalah, Pak Jokowi dimana sekarang. "Pertanyaan itu terus diajukan. Saya menjawabnya, sekarang saya berada di Munaslub Partai Golkar," ujar Jokowi disambut tepuk tangan meriah peserta hadirin.

Menurut Jokowi, sudah lama Partai Golkar telah memberikan kontribusi yang besar bagi pemerintah. "Untuk apa kita saling bersaing yang tidak produktif. Mari kita saling bergandengan untuk kemajuan negeri ini," ujarnya. Banyak partai yang saling bersaing tidak sehat. Ia meminta Golkar untuk ikut bersama membangun negeri ini. Golkar harus menjadi roh partai politik yang bekerja untuk kemajuan bangsa.

Jokowi juga menyentil pembangunan infrastruktur di negeri ini. Menurutnya, hanya dengan infrastruktur Indonesia bisa dipersatukan. Ia menyampaikan jika saat ini sedang membangung bandara di Papua. "Kalau ada bandara di Papua, maka orang bisa terbang dari Papua langsung ke Aceh," kata Jokowi.(sumber)

Puncak Perayaan HUT PDIP, Dimeriahkan Banteng Musik Festifal Dan Stand Up Comedy

kader partai

Balibangol news, DENPASAR, - Perayaan puncak HUT ke-43 PDIP di tingkat provinsi Bali digelar di Lapangan Monumen Bajra Sandi, Renon, 7-8 Mei, berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan HUT partai besutan Megawati Soekarno Putri itu. Pada hari pertama, Sabtu (7/5/2016) malam, dimeriahkan dengan pentas musik bertajuk "Banteng Musik Festifal" dan Stand Up Comedy.


Dari pantauan di lokasi kegiatan, selain kader PDIP, tampak hadir ratusan warga menyaksikan berbagai acara tersebut. Semua tampak terhibur saat pementasan Banteng Musik Festifal dan Stand Up Comedy di panggung utama acara tersebut.

Ketua DPD PDIP Bali I Wayan Koster mengatakan, Banteng Musik Festifal dari setiap kabupaten/Kota dipentaskan oleh anak muda. "Mereka akan membawakan lagu wajib 'Soekarno Bapak Bangsa'. Banteng Musik Festifal ini dipentaskan oleh anak muda. Mereka utusan yang menjadi juara I dan Runner Up pada lomba di tingkat kabupaten/Kota se-Bali. Pemenang lomba di tingkat provinsi ini akan tampil di tingkat nasional pada 1 Juni di Jakarta," kata Koster saat ditemui di sela-sela acara.

Selain pementasan Banteng Musik Festifal dan Stand Up Comedy, kegiatan lain selama dua hari ini adalah  pameran produk unggulan dari berbagai desa yang ada di Bali yang diberi tajuk lomba ‘Desa Berdikari’, bazar UMKM, food bazar, dan food truck, lomba paduan suara dan kegiatan lainnya. "Semua kegiatan ini dilombakan. Yang jadi pemenang akan mewakili provinsi Bali tampil di Jakarta tanggal 1 Juni. Untuk lomba paduan suara akan digelar di sekretariat DPD I PDIP besok pagi (hari ini)," ujar Koster.

Menurut Koster, berbagai kegiatan yang dipilih pada perayaan puncak HUT ke-43 PDIP ini melibatkan peran masyarakat umum. Bahkan, anak muda diberi ruang yang besar untuk tampil pada perayaan puncak ini. "PDIP ingin menunjukkan kepada publik bahwa partai itu harus berjuang untuk kepentingan rakyat. Perjuangan yang dimaksud bukan hanya pada saat ada agenda politik saja. Jadi, bukan hanya di Pemilu saja. Harus bekerja secara rutin, berkesinambungan, dan terprogram," kata Koster.

Perayaan puncak HUT ke-43 PDIP dibuka oleh ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga, Syukur Nababan. Dalam sambutanya, ia meminta PDIP Bali untuk selalu dekat dengan rakyat. "Jangan hanya saat kegiatan seperti ini. Seluruh kader PDIP harus dekat dengan rakyat. Menangis dan bergembira bersama rakyat," katanya.(sumber)

Beberapa Bakal Calon Ketua Umum Golkar Siap Bertarung, Ini nama-Namanya.

Balibangol news, JAKARTA, -Sembilan Kandidat Bakal Calon (Balon) Ketua Umum DPP Partai Golkar dari kiri Ade Komarudin, Airlangga Hartato, Aziz Syamsudin, Mahyudin, Indra Bambang Utoyo, Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, Syahrul Yasin Limpo dan Watty Amir.

Steering Committee (SC) Munaslub Partai Golkar membuka pendaftaran bakal calon ketua umum hingga 4 Mei pukul 24.00 WIB.
Hingga Rabu (4/5/2016) pukul 20.00 WIB,  SC telah menerima 7 orang bakal caketum yakni Aziz Syamsuddin, Mahyuddin, Setya Novanto, Ade Komaruddin, Syahrul Yasin Limpo, Airlangga Hartarto, Indra Bambang Utoyo.

Beredar kabar, bakal caketum Priyo Budi Santoso akan tiba di DPP Partai Golkar untuk mendaftar pada pukul 22.00 WIB. Calon lain, Tommy Soeharto, menurut Agun Gunanjar selaku SC, pihaknya masih belum memberi konfirmasi apakah jadi mendaftar atau tidak.
Wati Amir yang merupakan satu-satunya perempuan, mengaku masih belum melengkapi persyaratan sebagai bakal calon.

"Saya belum daftar karena saya masih urus surat-surat. Semuanya saya urus karena kan libur. Mudah-mudahan nanti selesai surat-suratnya. Mudah-mudahan selesai. Dilihat nanti kalau selesai," ujarnya saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar.

sumber-bisnis.com

'Ketua Umum Baru Golkar Harus Figur yang Bisa Dijual'

foto-net

Balibangol news,  JAKARTA – Partai Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 17 Mei 2016 di Bali. Sejumlah nama disebut-sebut akan bertarung memperebutkan kursi ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

Peneliti senior Indonesia Survei Centre (ISC) Chairul Pane menjelaskan langkah internal Partai Golkar melaksanakan Munaslub pada Mei 2016 untuk memilih pemimpin baru menjadi sangat penting demi eksistensi dan kebesaran Partai Golkar itu sendiri. Dengan kata lain, Partai Golkar bisa saja lebih terpuruk lagi jika salah memilih ketua umum di Munas mendatang.

"Tentu saja, ketua umum baru Golkar harus figur yang bisa dijual ke masyarakat," kata Chairul dalam siaran persnya, Jumat, 15 April 2016.

Apalagi, lanjut dia, pada Pemilu 2019 mendatang, pemilu legislatif (Pileg) bersamaan dengan pemilihan presiden (Pilpres) dan hanya dalam satu putaran.

"Artinya figur calon presiden akan berpengaruh besar terhadap perolehan kursi parlemen nantinya," ujarnya.

Chairul menambahkan bahwa figur ketua umum baru Partai Golkar harus mempunyai terobosan baru bagi kemenangan Partai Golkar di Pilkada 2017, 2018, dan Pemilu 2019. Dia mengingatkan, demokrasi dan pemilihan langsung menuntut popularitas dan akseptabilitas publik terhadap ketua umumnya dan masih berpengaruh bagi perolehan suara partai ke depan.

"Bukan tidak mungkin, dengan Ketum baru dan kepengurusan konsolidasi yang tepat, Partai Golkar akan berjaya kembali di Pemilu 2019 atau minimal tetap dalam posisi nomor dua, dan bisa kembali juara pada Pemilu 2024," papar Chairul.

Empat Kandidat

Sementara itu, berdasarkan riset yang dilakukan oleh ISC, ada empat kandidat kuat untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Mereka adalah Airlangga Hartarto, Ade Komarudin, Aziz Syamsuddin, dan Idrus Marham.

Airlangga Hartarto memperoleh 12,6 persen, disusul Ade Komarudin 10,9 persen, Aziz Syamsuddin 10,1 persen dan Idrus Marham 8,9 persen.

"Dari empat nama tersebut, elektabilitas Airlangga Hartarto yang paling bagus dan paling disukai oleh publik menjadi Ketua Umum baru Golkar," kata Peneliti Senior ISC, Igor Dirgantara.

Igor menjelaskan, Airlangga dianggap paling berpeluang karena dilihat dari visi misi yang lebih sesuai dengan semangat zaman, yaitu desentralisasi wewenang kepada DPD 1 dan DPD 2, regenerasi Golkar, pemanfaatan media sosial, pembangunan kursus politik bagi kader Golkar, pembentukan saksi tetap untuk Pemilu, dan lain-lain.

"Namun begitu, tentu saja hal ini berpulang lagi kepada DPD 1, DPD 2, dan organisasi sayap Partai Golkar yang mempunyai hak suara menentukan untuk memilih pimpinan baru di tubuh Partai Golkar sesuai dengan AD/ART-nya dalam Munas nanti," tutur Igor.

Survei ISC dilaksanakan pada 5–20 Maret  2016 di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah sampel dengan 1.230 responden melalui teknik probability sampling dengan varian multistage random sampling (ambang berjenjang), dengan margin of error 2,8 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen .

Adapun wawancara dilakukan melalui  tatap muka langsung dengan bantuan kuesioner (instrumen survei). Uji kualitas dilakukan melalui spot check dengan mengambil 20 persen dari total sampel.

sumber-viva.co.id

Kecewa!! Ahmad Dhani Tebar Fitnah Keji pada Ahok

Balibangol news, - Nama musisi Ahmad Dhani masuk dalam penjaringan calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, di satu sisi Ketua DPD PKB DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas, menyatakan ketertarikannya mengusung Basuki Tjahaja Purnama 'Ahok' dalam Pilkada DKI 2017.

Dhani mengaku tak akan sakit hati, bila nanti PKB tidak mengusung dirinya. Baginya, bisa menjadi calon gubernur DKI Jakarta pun tidak terlalu penting.

"Ketika PKB nyalonin Ahok, saya enggak sakit hati. Tapi cuma saya enggak lupa saja. Ternyata politisi bisa gitu ya. Karena dari awal kita tahu juga PKB seperti apa," ucap Dhani di kediamannya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Senin (20/3/2016).

Bahkan, Dhani pun menilai bahwa Ahok adalah calon terkuat dalam Pilkada 2017. Sehingga, secara teknis Ahok sudah dipastikan menang dalam pilgub DKI Jakarta.

Alasannya, kata Dhani, adanya sosok-sosok konglomerat yang membuat Ahok kuat dan bisa bertingkah semaunya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta seperti sekarang ini. Menurut Dhani, ada empat konglomerat yang mendukung Ahok, namun tak satu pun disebutkannya.

"Nanti suatu saat saya akan katakan siapa konglomerat di balik Ahok. Ini ngeri," kata Dhani.

Dhani pun melontarkan kritik kepada partai yang mendukung Ahok. Dhani menganggap partai tersebut adalah penjilat. Sebab, bagi Dhani, Ahok telah menegaskan bahwa dirinya akan melaju pada Pilkada 2017 lewat jalur independen. Sehingga tak perlu lagi ada partai yang turut serta mendukung Ahok.

"Tapi ya Ahok itu independen dari partai, tapi tidak independen dari konglomerat," kata Dhani.

Ahok sendiri telah mendapatkan dukungan tanpa syarat dari Partai Nasdem. Sinyal dukungan pun datang dari Partai Hanura, PKB, dan PAN.

Bahkan, Ahok mengatakan Partai Hanura akan mendeklarasikan dukungannya pekan ini.

"Kalau sampai PKB menjaring Ahok juga berati PKB adalah partai penjilat," ucapnya.

Menurut Dhani, kadaer PKB yang menginginkan Ahok naik sebagai gubernur kembali dalam Pilkada 2017 adalah mereka yang ingin menyukseskan Ahok menjadi wakil presiden bersama Joko Widodo(Jokowi) dalam Pilpres 2019.

Sumber-beritateratascom.

GOLKAR, Anggota DPR asal Dapil Bali, Demer walk out (WO) saat Pelantikan Ketua DPR

Balibangol news, JAKARTA, -  Anggota DPR dari Fraksi Golkar Ade Komarudin mengucapkan sumpah jabatan saat acara pelantikan Ketua DPR sisa masa jabatan tahun 2014-2019 saat Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/1). Ade Komarudin resmi menjabat Ketua DPR

Saat pimpinan sidang paripurna mengumumkan pelantikan, sejumlah anggota dewan yang tidak setuju melakukan interupsi.

Anggota Fraksi Golkar DPR dari kubu Munas Ancol (Jakarta), termasuk anggota DPR asal Dapil Bali, Gede Sumarjaya Linggih atau Demer walk out (WO) dari sidang paripurna DPR saat pelantikan Ade Komarudin menjadi Ketua DPR pengganti Setya Novanto. Sebelumnya kubu Munas Ancol melalui Dave Laksono telah melakukan interupsi agar pelantikan ditunda, namun pimpinan sidang Fahri Hamzah tetap melakukan agenda pelantikan.

"Interupsi kubu kami tidak didengar oleh pimpinan. Protes dari partai lain juga tidak di dengar. Jadi buat apa kami di dalam," ujar Demer kepada NusaBali usai sidang paripurna, Senin (11/1). Untuk langkah selanjutnya, kata Demer, DPP Golkar hasil Munas Ancol akan membahasnya.

Saat pimpinan sidang paripurna mengumumkan pelantikan, sejumlah anggota dewan yang tidak setuju melakukan interupsi. Akibatnya membuat microfon tidak berfungsi dengan baik. Bahkan seluruh microfon di ruang sidang tidak menyala semua. Agar mendengarkan suara mereka, Fahri mempersilakan mereka untuk bicara di podium. Salah satu anggota dewan dari Fraksi Demokrat yang terkenal vokal, Ruhut Sitompol pun maju. Ia mengatakan, sebagai sesama anggota legislatif harus saling menghormati. Oleh karena itu, ia menilai agar pelantikan ditunda saja sampai masalah internal Partai Golkar selesai.

"Kawan-kawan, kita hormati sahabat kita di partai lain yang sedang ada masalah. Jangan kita paksakan kehendak, itu tidak baik. Kita percayakan saja kepemimpinan DPR ini kepada Fadli Zon dan Fahri Hamzah," kata Ruhut. Usai ruhut bicara, giliran Johnny G Plate dari Fraksi NasDem angkat bicara.

Pria dari daerah pemilihan NTT ini menyatakan, agar ada legitimasi mengenai pergantian Ketua DPR RI, ia mengusulkan permasalahan itu dikembalikan ke Golkar. "Demi menyelesaikan persoalan yang ada, terkait pimpinan DPR, saya usul kita kembalikan ke Golkar untuk dibahas secara internal terlebih dahulu. Baru dilakukan pelantikan," imbuh Johnny.

Menurut Johnny itu sangat penting guna menjaga legalitas formal dan kredibilitas DPR. Mendapat hujan interupsi, Fahri sempat ingin menskor sidang paripurna. Namun batal, dia malah menginstruksikan agar pelantikan Ade Komarudin segera dilakukan. Pelantikan pun berjalan lancar dan Ade resmi menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI. (sumber)

Coblosan Ulang Dijaga Ketat, Paket Dharma Negara Tetap Unggul

Balibangol news, DENPASAR, -  Petugas KPPS memperlihatkan surat suara kepada salah seorang pemilih saat pemungutan suara ulang (PSU) Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar di TPS 6, Banjar Pembungan, Sesetan, Denpasar Selatan, Minggu (13/12).

Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 6 Banjar Pembungan, Kelurahan Sesetan, Denpasar Selatan menjadi atensi khusus petugas kepolisian, pada Minggu (13/12) kemarin.

Petugas kepolisian tampak berjejer berjaga di pinggir jalan sekitar TPS untuk mengantisipasi terjadinya kisruh coblos ulang di TPS tersebut. Namun, PSU berjalan lancar hingga proses penghitungan suara yang dimulai pada pukul 13.00 Wita. Hasilnya, pasangan nomor urut 1 IB Rai Dharmawijaya Mantra-IGN Jaya Negara tetap mengungguli dua pasangan calon (Paslon) lain dengan memperoleh 348 suara dari 373 pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Pantauan di lokasi keunggulan paket Dharma Negara jauh meninggalkan dua pesaingnya. Paslon nomor urut 2 Ketut Reamiyasa-IB Batu Agung memperoleh hanya 15 suara, dan sebagai juru kunci paslon 3 Made Arjaya-Rai Sunasri harus puas dengan perolehan 5 suara. Sisanya, terdapat suara tidak sah sebanyak 5 lembar.

Foto by shot 

Sementara pada pemungutan suara 9 Desember lalu, paslon 1 memperoleh 355 suara, paslon 2 dengan 22 suara dan paslon 3 dengan 18 suara. Menurunnya perolehan suara ini sejalan dengan menurunnya tingkat partisipasi pemilih untuk mencoblos kedua kalinya. Jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih saat Pilkada serentak, Rabu (9/12) lalu, partisipasi pemilih menurun dari awalnya 395 pemilih menjadi 373 pemilih dari 631 DPT yang terdata.

Ketua KPU Denpasar, I Gede John Darmawan ditemui di sela-sela coblosan ulang mengatakan pihaknya sudah menjalankan tugas sesuai rekomendasi Panwaslu Denpasar untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU). Surat suara yang dipersiapkan sebanyak 631 lembar plus 2,5%. Tidak ada pemilih yang menggunakan KTP, sebab saat pilkada serentak lalu, juga tidak ada pemilih yang menggunakan KTP. "Ini khusus untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT. Tidak ada penggunaan KTP," tegasnya.

Supaya tidak kecolongan lagi, kata John petugas KPPS bertugas lebih hati-hati. Seperti misalnya memastikan yang membawa C6 merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT. "Pemilih dominan adalah penduduk di sini, sehingga mudah dikenali. Jika toh terlihat asing, petugas agak lebih waspada," ujarnya.

Di hari yang sama, setelah proses penghitungan suara di TPS 6, tahapan dilanjutkan dengan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Denpasar Selatan. "Ya hari ini langsung di Kecamatan. Karena tinggal menunggu TPS 6 saja. Selanjutnya pada 17 Desember kita lakukan rekapitulasi di KPU Denpasar. Astungkara, jika tidak ada sengketa, bisa ditetapkan pada 21 Desember nanti," papar pejabat asal Sesetan ini.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Denpasar, I Putu Arnata menyatakan bahwa PSU berjalan lancar. "Tidak ada masalah. PSU aman-aman saja dan rekomendasi kita sudah dijalankan dengan baik oleh KPU," ujarnya. Ditanya terkait 6 pemilih siluman yang jadi biang kerok PSU, katanya akan segera dirapatkan. "Hari ini kita bahas. Mungkin besok akan ada keputusan, mau diapakan 6 pemilih tersebut," jelasnya.

Beberapa warga yang ditemui saat PSU mengaku tidak keberatan harus mencoblos dua kali. Seperti yang diungkapkan Marlina, bahwa proses PSU ini menurutnya adalah wujud keterbukaan. "Gak papa. Biar lebih terbuka. Gak masalah coblos dua kali. Selain itu, hari ini juga kebetulan libur jadi sebagai warga negara yang baik harus gunakan hak pilih," ungkapnya. Hal senada juga diungkapkan Nyoman Jaya, bahwa memilih adalah haknya sebagai warga negara. "Saya hadir karena sudah punya pilihan. Dan saya berhak memilih siapa yang pantas. Makanya hadir," ujarnya.

Nyoman Jaya mengetahui kenapa dirinya harus memilih ulang berdasarkan informasi dari media masa ini. Selain itu juga dipertegas dengan kiriman form C6 kepadanya. "Ya kemarin dikirimkan C6 sekitar jam 10 pagi. Berarti benar apa yang saya baca di media massa," ujarnya. Nyoman Jaya mengaku mengusahakan datang, meski setelah mencoblos harus bekerja di bagian Cargo Bandara Ngurah Rai ini. "Kita usahakan datang. Setelah ini langsung kerja," ujarnya.(sumber)

Wah, Ratusan Lembar Surat Suara Rusak

Balibangol news, DENPASAR,- Beberapa temuan KPU Provinsi Bali tentang adanya surat suara yang rusak. Diperkirakan jumlah kerusakan mencapai ratusan lembar.

Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengakui adanya ratusan surat suara yang mengalami kerusakan. Namun, KPU Provinsi Bali berdalih jika kerusakan tersebut tak terlalu signifikan dan tak mempengaruhi proses Pilkada serentak di 6 kabupaten/kota di Bali. Pasalnya, KPU mengklaim masih punya waktu untuk segera mencetak ulang surat suara yang rusak.

“Intinya, jumlah surat suara yang rusak tidak signifikan. Dan KPU masih punya cukup waktu untuk mencetak ulang surat suara,” ujar Raka Sandi, Rabu, 17 November 2015.

Seperti logistik Pilkada untuk Kabupaten Jembrana yang sudah tiba, berdasarkan dari laporan yang diterimanya, Dari laporan yang diterimanya, surat suara yang rusak sebanyak 207 lembar dan kelebihan surat suara sekitar 12 lembar.

Raka Sandi menjelaskan, untuk pencetakan surat suara yang rusak, harus dibuatkan berita acara terlebih dahulu dengan melibatkan Panwaslu, Kepolisian, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana. Karena hal itu merupakan prosedur.

“Jadi yang rusak, akan dicetak lagi sesuai jumlah surat suara yang rusak. Adapun surat suara yang lebih, akan dimusnahkan,” jelas mantan aktivis GMNI ini.

Dia menghimbau kepada semua pihak agar tak khawatir dengan adanya surat suara yang rusak ataupun yang lebih. “Yang penting transparan dan akuntabel. Apalagi semuanya sudah ada aturannya,” tegasnya.Sedangkan surat suara di 5 daerah lainnya, Raka Sandi mengatakan tingkat kerusakannya sangat kecil dan tidak terlalu signifikan. “Intinya, persoalan surat suara ini tidak akan menghambat pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember nanti,” akunya.

Selain persoalan logistik, KPU juga berfokus pada pemberian bimbingan teknis kepada PPS dan KPPS. Pasalnya, seluruh petugas PPS dan KPPS saat ini adalah orang-orang baru dan belum memiliki pengalaman. (Sumber)

Bukan Uang, Tapi Inilah Modal Utama LPD di Bali

Balibangol news,- Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), I Wayan Suartana menegaskan, modal utama Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di tiap-tiap desa adat atau desa pakraman di Bali bukanlah dalam bentuk uang, tetapi justru modal sosial yang sifatnya tidak terukur, seperti semangat, kerja keras, keikhlasan, kebersamaan dan gotong-royong yang dijiwai oleh agama Hindu dan kearifan lokal masyarakat Bali. Modal sosial ini pula yang menjadi kunci kesuksesan LPD hingga seperti sekarang. Karena itulah, LPD memiliki karakter sebagai lembaga keuangan yang khas berbasis adat Bali yang jauh berbeda dengan lembaga keuangan umum, seperti bank atau pun koperasi.

“Kalau kita cermati dengan baik, rata-rata modal awal LPD hanya Rp 2 juta hingga Rp 4 juta. Itu tidak ada artinya dibandingkan modal sosial yang dimiliki krama desa adat selaku pendukung utama LPD,” kata Suartana.

I Wayan Suartana berpendapat struktur modal LPD merupakan salah satu ciri penting kekhususan LPD yang membuatnya berbeda dengan entitas lembaga keuangan umum lainnya. Menurutnya, struktur modal LPD bersifat unik, yakni tidak ada modal yang berasal dari perorangan atau lembaga. Modal LPD bersifat modal komunitas.

“Kalau Perseroan Terbatas (PT), Comanditaire Venootschap (CV) maupun koperasi itu, modalnya berasal dari perorangan. Bila perusahaan untung, pemilik modal mendapatkan deviden atau sisa hasil usaha untuk koperasi. Kalau di LPD, tidak ada modal yang berasal dari perorangan dan hasil pengelolaan usaha LPD tidak ada dibagi kepada krama tetapi menjadi manfaat sosial budaya bagi komunitas,” kata Suartana yang dikenal sebagai “Profesor LPD”.

Suartana pun meluruskan pandangan yang disebutnya keliru mengenai struktur permodalan LPD. Tak sedikit yang berpandangan modal LPD berasal dari pemerintah yang diberikan saat pendirian LPD. Padahal, desa adatlah yang menanamkan modal lebih besar, mulai dari tanah atau gedung tempat beroperasinya LPD hingga modal sosial.

“Dana pemerintah di LPD itu pun, kalau dipelajari baik-baik, bukanlah modal setor seperti layaknya perbankan. Itu adalah modal donasi sebagai wujud pengayoman dan motivasi pemerintah kepada masyarakat adat Bali agar kemudian mandiri dari sisi keuangan desa adat melalui LPD,” kata Suartana.

Itu sebabnya, tidak tepat jika ada pandangan yang menyebutkan dana LPD adalah uang negara. Dana LPD sepenuhnya merupakan dana masyarakat komunitas adat Bali di desa adat atau desa pakraman.

Pandangan Suartana ini didukung peneliti LPD dari Unud, Ketut Sujana. Menurut penelitian Sujana, modal sosial LPD ini disebut niskama karma yang berupa nilai-nilai kearifan lokal yang tidak ternilai harganya. Modal sosial inilah yang mejadi fondasi kuat LPD sehingga membuatnya bisa lebih berkembang dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Karena itu, kata Sujana, penilaian kinerja LPD tidak bisa lagi menggunakan pengukuran lembaga keuangan umum, tetapi harus dibuat pengukuran kinerja yang khas LPD yang mengadopsi aspek niskama karma itu.

Karena itu, menurut keduanya, Dewan LPD yang baru saja dibentuk Majelis Utama Desa Pakraman Bali sebagai implementasi UU Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki tugas cukup berat. Lembaga ini tidak saja harus menyiapkan sistem keuangan komunitas adat khas Bali yang kokoh, tetapi tantangan yang tak kalah berat lagi, mendorong para pengelola LPD di Bali yang umumnya masih berpikir dalam kerangka lembaga keuangan umum, bahkan perbankan, mau mengubah cara pandang dalam kerangka lembaga keuangan komunitas adat Bali.

Karena sistem keuangan adat khas Bali yang hendak dibangun berakar pada kearifan lokal Bali sendiri, seyogyanya harapan itu bisa diwujudkan. Kuncinya hanya satu, semua pemangku kepentingan LPD di Bali mau menyisihkan dulu kepentingan pribadinya lalu bersatu dalam semangat yang sama: mewujudkan kemandirian dan ketahanan budaya Bali melalui LPD.(sumber)

Adu Visi Misi Paslon Pilkada Bangli di Ombudsman

Balibangol news,-DENPASAR – Pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Bangli, Made Gianyar- Sang Nyoman Sedana Arta dan Ida Bagus Brahmaputra-Ketut Ridet beradu visi misi tentang pelayanan publik di Ombudsman RI perwakilan Bali, Jumat (6/11/2015). Saat memaparkan visi misi dan programnya, salah satu isu yang menjadi fokus kedua paslon ini adalah pengembangan destinasi pariwisata Kintamani yang selama ini tidak diperhatikan.

Pada kesempatan itu, calon Wakil Bupati Bangli I Ketu Ridet menyodok pasangan calon incumbent, Made Gianyar- Sang Nyoman Sedana Arta yang diusung PDIP.
Ridet mengatakan, selama lima belas tahun terahir masayarakat Bangli, terutama daerah yang terpencil seperti Kintamani hanya diberi janji oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangli, sehingga terus menjadi daerah tertinggal hingga sekarang.

“Infrastruktur tidak memadai, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat cukup rendah,” kecam Ridet.

Padahal menurut politisi partai Demorkat itu, Kabupaten Bangli terutama wilayah Kintamani memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata. Selain memiliki Gunung Batur, pertanian di Kintamani sebenarnya bisa dijadikan objek wisata yang bisa ditawarkan pada wisatawan. “Bicara masalah kintamani harus terintegrasi, pariwasta dan pertaniannya,” katanya.

Selain itu, lanjut Ridet, yang perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan pariwisata Kintamani adalah pembanguanan infrastruktur yang memadai. “Karena infrastruktur sangat penting bagi masyarakat. Jika infrastruktur memadai maka pariwisata bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, pendidikan juga akan lebih maju jika infrastruktur memadai. Namun keyataanya selama ini Kintamani dibiarkan seperti tidak terurus sehingga menjadi daerah tertinggal. ”Terpenting infrastruktur, masyarakat tidak minta uang. Jangan selama lima tahun ini dijanjikan-janjikan doang,”sindirnya.

Karena itu, menurut dia, Bangli memerlukan pemimpin yang tegas dan memiliki komitmen untuk menyejahterakan masyarakatnya. Menurutnya, selama ini pemerintah Kabupaten Bangli tidak tegas dalam menerapkan aturan dan tak memiliki niat dan komitmen untuk menyejahterakan masayarakatnya. ”Kalau pemerintah gabeng seperti sekarang, sampai saat ini, Kintamani itu ya tertinggal seperti sekarang,” cecar Ridet.

Menaggapi sodokan Ridet, calon Bupati Bangli I Made Gianyar mengatakan, masalah upaya pengembangan pariwisata di Kintamani dihadapkan pada masalah yang sangat kompleks. Salah satunya soal pola pikir masyarakatnya. Masyarakat yang bergerak di sektor pertanian di sana masih berkeyakinan bahwa mereka bisa hidup meski tidak ditunjang sektor pariwisata. “Padahal perlu ada sinergi antara pertanian dengan pariwisata,” kata Gianyar.

Ia menegaskan, rusaknya Kintamani, misalnya yang disebabkan oleh adanya aktivitas galian C (pasir), bukan hanya terjadi lima tahun terakhir namun sudah semenjak dulu. “Karena pelakunya investor lokal. Ketika mau menegakkan hukum masyakat menolak. Ini kompleksitas permasalahan pengembangan pariwisata yang ada di Kntamani,” katanya.

Gianyar mengakui, penataan pariwisata di Kintamani masih jauh dari harapan. Ke depan, perlu ada penajaman programnya. Di bidang infrastruktur juga diakuinya belum memadai sehingga perlu perbaikan infrastruktur untuk menunjang pariwisata dan perekonomian masyarakat Kintamani.

Sementara itu, calon Wakilnya, Sang Nyoman Sedana Arta, menambahkan, terkait pendapatan asli daerah (PAD) di Bangli dari sektor pariwisata diakuinya memang belum maksimal. “Ke depan, salah satu yang dilakukan pemerintah akan meningkatkan lagi pemberdayaan masyarakat. Bisnis terbesar di dunia saat ini adalah pariwisata. Sehingga jika pariwisata sudah ditata dan dikelola dengan baik maka manfaat pariwisata akan dinikmati masyarakat,” ujarnya.

Usai memaparkan dan beradu visi misi, kedua pasangan calon kemudian menandatangani komitmen calon kepala daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah pemilihannya jika nantinya terpilih sebagai kepala daerah.(sumber)

Daftar Kekayaan Paslon di 6 Daerah di Bali

Inilah Rincian kekayaan para paslon:

Kota Denpasar

Paslon 1
IB Rai Dharmawijaya Mantra Rp 45,604 miliar dan US$ 245.340
IGN Jayanegara Rp 1,594 miliar
Paslon 2
I Ketut Resmiasa Rp 502,216 juta
IB Batuagung Antara Rp 266 juta
Paslon 3
I Made Arjaya Rp 61,875 juta
AA Ayu Rai Sunasri Rp 4,901 miliar
Kabupaten Badung
Paslon 1
I Noman Giri Prasta Rp 1,033 miliar
I Ketut Suiasa Rp 43,605 mili

Paslon 2
I Made Sudiana Rp 43,052 miliar
I Nyoman Sutrisno Rp 15,572 miliar

Kabupaten Tabanan

Paslon 1
I Wayan Sarjana Rp 270 juta
IB Komang Astawa Merta Rp 4,777 miliar
Paslon 2
Ni Putu Eka Wiryastuti Rp 3,318 miliar dan US$ 16.000
I Komang Sanjaya Rp 2,695 miliar dan US$ 8.600

Kabupaten Jembrana

Paslon 1
I Putu Artha Rp 3,940 miliar
I Made Kembang Hartawan Rp 5,668 miliar
Paslon 2
I Komang Sinatra Rp 94,491 juta.
I Gst. Ag. Kt. Sudana Yasa minus Rp 5 juta (Harta Rp 94, 463 - utang Rp 100 juta)

Kabupaten Bangli

Paslon 1
I Made Gianyar Rp. 1,469 miliar
Sang Nyoman Sedana Artha Rp 6,747 Miliar dan US$ 17.603
Paslon 2
IB Brahmaputra Rp 3,904 miliar
I Ketut Ridet Rp 97,5 juta

Kabupaten Karangasem

Paslon 1
I Gusti Ayu Mas Sumatri Rp 33,994 miliar
I Wayan Artha Dipa Rp 1,522 miliar.
Paslon 2
I Wayan Sudirta 25,424 miliar
Ni Made Sumiati Rp 3,019 miliar
Paslon 3
I Made Sukerena Rp 1,348 miliar
I Komang Kisid Rp 5,468 miliar

Pengumuman daftat kekayaan ini diharapkan dijadikan pertimbangan oleh masyarakat dalam menentukan pilihan.
Termasuk mencermati ketidakwajaran jumlah kekayaan pasangan calon.

SAKSI BERLAPIS DAN RELAWAN DISIAPKAN PDIP BANGLI, ANTISIPASI KECURANGAN

Ketua DPC PDIP Bangli

Balibangol news, BANGLI – PDIP Bangli nyatanya tidak mau kalah menerapkan pengamanan berlapis saat pencoblosan Pilbub Bangli 9 Desember mendatang. Buktinya, sejak awal PDIP telah menyiapkan saksi berlapis di masing-masing TPS untuk mengamankan perolehan suara paket Made Gianyar-Sang Nyoman Sedana Arta (Gita). Selain itu, juga akan menerjunkan 10 orang relawan dimasing-masing TPS. Bahkan, untuk pemantapan para saksi PDIP juga akan digembleng dengan pelatihan khusus melalui Badan Saksi Nasional yang telah dibentuk PDIP. Hal ini diakui, Ketua DPC PDIP Bangli Sang Nyoman Sedana Arta didampingi Ketua Tim Pemenangan Gita, Wayan Diar, Rabu (21/10/2015).
Menurut Sedana Arta pengamanan berlapis diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan yang mungkin dilakukan kubu lawan. “Sesuai kebijakan partai, sudah terbentuk Badan Saksi Nasional untuk melatih dan memberikan pembekalan kepada para saksi . Nama-nama saksi juga sudah jelas dan lengkap,” bebernya. Rencananya para calon saksi PDIP ini, akan digembleng secara bertahap oleh partai. Dalam pelatihan tersebut, para saksi akan diberikan pelatihan agar lebih tanggap dengan segela bentuk-bentuk kecurangan termasuk diajarkan mengumpulkan bukti-bukti untuk mengantisipasi terjadinya potensi gugatan.
Dijelaskan, Mantan Wakil Bupati Bangli ini, dalam satu TPS nantinya akan ditempatkan dua saksi sekaligus. “Satu TPS kita menempatkan dua saksi. Satu saksi bertugas di dalam TPS dan satunya di luar TPS mengawasi,” ujar Sedana Arta yang kembali dicalonkan sebagai Wakil Bupati Bangli mendampingi Made Gianyar sebagai Calon Bupati Bangli. Hebatnya, PDIP selain menerapkan saksi berlapis, di masing-masing TPS juga akan diback up sebanyak 10 relawan untuk mengantisipasi segala kemungkinan.
Sementara saat ditanya soal TPS rawan kecurangan, Diar menambahkan, PDIP tidak memetakan seperti ini. Semua TPS diberlakukan sama dan semua menjadi prioritas untuk diatensi kubu Gita. Pihaknya juga percaya, kecurangan akan sulit terjadi karena mendapat pengawasan ketat dari penyelenggara Pilkada. “Kami tidak memetakan TPS rawan yang seperti itu. Kami percaya kepada penyelenggara pemilu dan berharap pelaksanaan Pilkada di Bangli bisa berjalan lancar dan damai,” tegasnya. Sebelumnya hal yang sama juga disampaikan kubu BPR. Dimana, dimasing-masing TPS akan menerjunkan tiga saksi sekaligus dan juga sejumlah relawan.(sumber)

Ogah kampanye Terbuka,Dua Pasangan Calon Di Pilkada Bangli Pilih Turun ke Masyarakat

Balibangol news, BANGLI -  Kedua pasangan calon (Paslon) yang tarung di Pilkada Bangli 9 Desember mendatang.
Kedua pasangan calon (Paslon) yang tarung di Pilkada Bangli 9 Desember nanti, yakni I Made Gianyar-Sang Nyoman Sedana Arta (Gita) dan Ida Bagus Brahma Putra-Ketut Ridet (BPR), sama-sama tidak memanfaatkan jadwal kampanye terbuka yang dijatah untuk mereka.

BANGLI, NusaBali
Dua paslon ini lebih memilih turun langsung ke masyarakat, daripada lakukan pengerahan massa.

Ketua Tim Pemenangan Paket Gita, I Wayan Diar, saat dikonfirmasi memastikan pihaknya dalam masa kampanye tidak akan melakukan pengerahan massa, walau KPU Bangli sudah menjadwalkan kampanye terbuka. “Kita belum memikirkan untuk memanfaatkan jadwal kampanye terbuka yang sudah disusun KPU. Kampanye terbuka ini bakal kita ganti dengan lebih banyak turun ke tengah masyarakat,” ujar Wayan Diar, Selasa (20/10).

Mengenai alasan tidak mengambil kampanye terbuka, tentu dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya merupakan keinginan kubu Gita untuk menjaga Bangli tetap aman dan terkendali. Pertimbangan lainnya, yakni kampanye terbuka atau pengerahan massa tampaknya mulai ditinggalkan masyarakat.

”Paket yang diusung oleh PDIP ini merupakan calon incumbent, jadi programnya sudah menyentuh masyarakat,  kami tinggal melakukan pendekatan secara personal saja,” terangnya. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Brahma Putra-Ketut Ridet (BPR), Dewa Agung Adi Oka. Kata dia, pihaknya di Koalisi Bali Mandara (KBM) memang telah sepakat tidak bakal melakukan pengerahan massa.

Dalam mensosialisasikan visi dan misinya, paslon yang diusung Gerindra dan Demokrat ini akan menghindari hal-hal yang sifatnya pengerahan massa. “Kita dalam melakukan sosialisasi lebih baik secara door to door ke masyarakat,” sebutnya. Meski demikian, ungkap Ketua DPC Gerindra Bangli ini, pihaknya akan lebih banyak memanfaatkan kegiatan kampanye bersama yang digelar KPU Bangli, seperti jalan santai, dan berbagai lomba.(sumber)

KPU Awasi Kampanye di Koran dan Televisi

Balibangol news, Denpasar, -KPU Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan  Pemberitaan, Penyiaran, dan Kampanye Iklan di Media.  Ini terkait dengan pengawasan ketat yang akan diterapkan terhadap media cetak dan televisi.

Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, kampanye diharapkan berjalan tertib. “Untuk pemberitaan dan penyiaran dimulai 3 hari sejak pasangan calon ditetapkan hingga 3 hari sebelum masa tenang. Tapi kalau untuk iklan kampanye, dimulai sejak 14 hari sebelum masa tenang.” Jelasnya.

Durasi penyiaran untuk  media televisi dibatasi 30 detik perpasangan calon dan untuk radio 60 detik. Penayangannya maksimal 10 kali penayangan.” Ini akumularif, artinya jika dia memiliki dua atau 2 jenis iklan, jadi akumulatifnya saja yang disampaikan ke kita dari segi durasi dan spotnya saja,” jelas Raka Sandi seusai mengelar Rapat Koordinasi di Kantor KPU Provinsi Bali, Senin, 05 Oktober 2015.

Terkait sanksi apabila ada pihak yang melanggar , akan sesuai dengan hasil kesepakatan dan UU yang berlaku. Apabila yang melanggar adalah pasangan calon, sanksi nantinya berdasarkan dari rekomendasi Bawaslu yang akan ditindak lanjuti oleh KPU. Sedangkan untuk lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran, maka yang memberi sanksi adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Menurut Raka Sandi, hal pokok yang perlu diwaspadai yakni pelanggaran iklan kampanye. “Yang perlu dicegah adalah pelanggaran iklan kampanye, karena sanksinya berat. Jika ada tim kampanye atau pasangan calon yang melanggar ketentuan, sudah diperingatkan tapi tidak dihiraukan, maka sesuai perundangan-undangan akan didiskualifikasi,” tegas Raka Sandi.

Sementara itu, Ketua Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Anak Agung Rai Sahadewa mengatakan pihaknya mengamankan apa yang menjadi keputusan dari rapat koordinasi tersebut. “Kami siap mengamankan bagaimana yang tertuang dalam PKPU No. 7 Tahun 2015 tentang Pelaksaan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye di Lembaga Penyiaran,” ujar Sahadewa.

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh Bawaslu Bali, KPID Bali, Komisi Informasi Publik (KIP) Bali, Panwaslu se-Bali, KPUD se-Bali, dan Tim Kampanye Pasangan Calon itu juga sudah  gugus tugas yang secara teknis sebagai koordinasi masing-masing lembaga penyiaran terkait pengawasan penyiaran dan  iklan kampanye. (sumber)