Namun sayangnya, mereka hanya bisa gigit jari. Pasalnya, anggota dewan tak ada yang bisa ditemui. Aparat kepolisian juga melarang untuk melakukan aksi lagi sampai tahapan Pilkada selesai.
“Hari ini ratusan Gojek tidak bisa menemui dewan karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Itulah sebabnya, kita menyuruh mereka untuk datang lagi sepekan setelah Pilkada yakni tanggal 14 Desember,” ujar seorang anggota kepolisian saat ditemui di Kantor DPRD Bali, Jum’at, 04 Desember 2015.
Koordinator aksi Krisna menjelaskan, kedatangannya untuk meminta perlindungan kepada DPRD Bali selaku wakil rakyat terhadap tindakan sewenang-wenang Manajemen PT. Go-Jek Bali. Ia mengaku, jika pihaknya tidak menjamin jika semua anggota driver di PT. Go-Jek yang jujur, tetapi juga tidak semuanya berbohong. Masalahnya, Manajemen PT. Go-Jek mengeluarkan suspend kepada semua anggota yang tidak melakukan pelanggaran. Dirinya menuntut agar PT. Go-Jek mengembalikan depositnya.
“Kita datang meminta perlindungan kepada dewan. Dimana hak-hak kita di PT Gojek teraniaya, tidak dipenuhi. Sanksinya harus membayar denda, atau keluar dari PT Gojek tanpa membayar deposit yang sudah berlaku beberapa tahun,” jelasnya.
Dalam orasinya, para driver Go-Jek ini menuding jika sistem yang diterapkan Management itu salah. “Terkait tuntutan kami, mereka mewajibkan kita membayar denda atau berhenti. Masing-masing driver menerima denda mulai dari Rp. 200.000 sampai Rp. 10.000.000. Ada perwakilan kita naik ke kantor Go-Jek Indonesia, mereka tidak bisa memberikan bukti terkait kesalahan kami,” tegasnya. Saat ini di Bali, driver Go-Jek yang sudah terkena suspend mencapai 1.400 orang dari total 14.000 driver. (Sumber)
No comments:
Post a Comment