Balibangol news,BANGLI, - Beredarnya video berjudul “Pungli Mafia Ticket di Kintamani” di situs Youtube sejak beberapa hari terakhir seakan menjadi tamparan keras bagi Pemkab Bangli. Pasalnya, kemunculan video tersebut secara tidak langsung telah menguak adanya praktik pungutan liar (pungli) yang selama ini dilakukan oleh oknum petugas terhadap para guide yang berkunjung ke Kintamani.
Selain merugikan wisatawan, praktik curang tersebut tentunya juga telah mengakibatkan terjadinya kebocoran pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Menyikapi hal tersebut, Pemkab Bangli pun berencana melakukan sejumlah langkah pembenahan, salah satunya dengan menerapkan sistem tiket elektronik.
Penjabat (Pj) Bupati Bangli Dewa Mahendra Putra Selasa (22/9/2015) mengatakan, pasca beredarnya dua video yang berdurasi masing-masing 2.05 dan 2.36 menit tersebut pihaknya sudah memanggil Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Wayan Adnyana. Seusai penjelasan Kepala Dinas yang bersangkutan, diakui bahwa video yang selama ini beredar memang benar sempat terjadi di Kintamani.
Terkait tindaklanjut Pemkab terhadap video tersebut, Mahendra Putra mengaku telah memerintahkan SKPD terkait untuk melakukan langkah-langkah pembenahan. Salah satunya melakukan pertemuan dengan guide yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran dari kejadian yang ada dalam video itu. “Akan segera dipertemukan agar jelas permasalahannya. Saya tidak mau persoalan ini terus membias yang nantinya merugikan dunia pariwisata,” terangnya.
Selain itu, untuk menangani persoalan tersebut pihaknya juga segera membentuk tim. Sedangkan untuk jangka panjangnya, penjabat bupati asal Buleleng ini juga berencana untuk melakukan pembenahan pada sistem pemungutan tiketnya. Dimana jika selama ini pemungutan tiket masih dilakukan dengan manual, kedepan pihaknya berkeinginan untuk melakukan pngutan dengan sistem elektronik seperti yang ada di jalan tol. Dengan menerapkan sistem yang lebih canggih ini diyakini kebocoran pendapatan yang selama ini terjadi akan dapat ditekan seminimal mungkin.
Namun demikian, untuk menerapkan sistem tersebut bukan hal yang mudah. Sebab selain dibutuhkan kajian yang matang mengenai penerapannya, anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan alat tersebut tentunya tidaklah sedikit. “Alat itu bagus, tapi kita lihat dulu anggaran yang ada berapa,” terangnya.
Mahendra Putra mengatakan, mengingat kondisi keuangan Bangli selama ini cukup minim, maka pihaknya akan berupaya untuk mencari celah untuk meminta bantuan, baik ke Pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. “Untuk sementara karena sarana itu belum ada, yang kita benahi tentunya dari sisi pelayanan. Yang jelas pembenahan dilakukan tidak hanya menyangkut persoalan retribusi. Melainkan pembenahan kita lakukan secara menyeluruh,” jelasnya.
Sementara itu, disisi lain, pasca beredarnya video Pungli Mafia Ticket di Kintamani, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bangli siang kemarin melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah SKPD terkait lainnya. Hanya saja rapat koordinasi yang dilaksanakan di Kantor Disbudpar setempat digelar tertutup.
Menurut informasi rapat yang dipimpin Kadisbudpar Wayan Adnyana dihadiri Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Gede Suryawan, Inspektorat dan beberapa pejabat lainnya. Rapat tersebut membahas mengenai tindaklanjut yang akan dilakukan Pemkab terkait kemunculan video tersebut. Sementara terpisah, Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata mengaku akan segera menggelar rapat kerja Jumat mendatang. (Sumber-balipost.com)
Comments
Post a Comment