Ketut Teneng |
Pemanggilan terhadap para penjabat bupati dan walikota di Bali tersebut dilakukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pelayan publik dan terutama netralitas PNS jelang Pilkada serentak di 6 kabupaten dan kota di Bali. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala dinas, kepala biro dan aparat dari SKPD lainnya.
Pelaksana Tugas Biro Humas Provinsi Bali I Ketut Teneng menjelaskan, pertemuan itu sama sekali tidak ada hubungan dengan arahan politik.”Netralitas PNS yang harus ditekankan karena itu berpengaruh terhadap pilkada nanti,” ujar Teneng yang juga menjabat sebagai Kepala Inspektorat Provinsi Bali ini.
Ketut Teneng memastikan, jika Gubernur Bali sama sekali tidak bersikap diskriminatif dan semua penjabat bupati diperlakukan sama. Gubernur mengharapkan agar hiruk pikuk Pilkada di 6 daerah di Bali sama sekali tidak meninggalkan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik lainnya.
Selain itu, kinerja tim asistensi yang juga secepatnya harus memberikan fasilitasi, mediasi, dan langsung memberikan solusi kepada penjabat walikota/bupati. Pastika memastikan tidak ada persoalan yang harus mendapatkan perhatian khusus dari 6 kabupaten dan kota di Bali tersebut.Gubernur hanya mau menunjukkan, bahwa inilah kerja sesungguhnya menjadi seorang bupati, dan ini untuk semuanya, tidak ada perhatiab khusus lainnya,” pungkasnya.(sumber)
No comments:
Post a Comment