Upaya DPRD Gulir HMP Terhadap Ahok akan Sia-sia?
Jakarta - Langkah DPRD DKI tetap menggulirkan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama tampaknya masih cukup terjal. Meski Partai Gerindra, Golkar, PPP dan PKS sudah bulat mendukung HMP, namun jumlah suaranya belum mencapai kuorum apabila PDI Perjuangan enggan balik badan dari Ahok.
Usai rapat pimpinan gabungan DPRD DKI, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengungkap bahwa mayoritas fraksi sudah mendukung HMP untuk Ahok. Namun dia menyebut ada dua fraksi yang terang-terangan menolak, yakni PDIP dan Hanura.
Hak yang bisa berujung pemakzulan itu harus disahkan lewat rapat paripurna. Rapat paripurna itu harus dihadiri minimal 3/4 atau 75% dari 106 anggota DPRD DKI, yakni 79,5 orang, atau dibulatkan 80 orang. Kemudian usulan HMP itu harus disetujui minimal 2/3 atau 67% dari anggota yang hadir (80 orang), yakni 53 orang.
Syarat itu tak akan bisa terpenuhi jika PDIP dan Hanura tak ikut. Pasalnya di DPRD DKI, PDIP memiliki jumlah kursi paling banyak, yaitu 28 kursi. Sedangkan Hanura memiliki 10 kursi. Jika dijumlahkan kedua fraksi itu memiliki 38 kursi, atau 36% dari total 106 kursi di DPRD DKI.
Dari hitung-hitungan tersebut bisa dilihat bahwa perbedaan sikap PDIP dan Hanura bisa menghambat keinginan mayoritas fraksi menggulirkan HMP. Jika PDIP dan Hanura tak datang ke paripurna persetujuan HMP, maka syarat 75% dari 106 anggota DPRD DKI tak bisa terpenuhi.
Meski begitu, Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik optimistis HMP tetap dapat bergulir dan memenuhi kuorum melalui lobi-lobi yang dilakukan fraksinya di dewan. "Ya kita coba terus komunikasi. Harus optimis (berhasil bujuk PDIP) lah," kata Taufik saat berbincang dengan detikcom, Jumat (5/6/2015).
Sementara itu, Ahok sendiri menanggapi HMP terhadap dirinya dengan santai. Dia enggan mengambil pusing langkah DPRD yang akan menggelar rapat paripurna HMP pekan depan.
"Ya tergantung nasib garis tangan saja kan? Kalau memang dipecat ya dicatat sejarah, 'Ahok Gubernur DKI dipecat DPRD', ya bagus dong," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6/2015).
Pria asal Belitung Timur ini mengaku tak melakukan persiapan khusus untuk menghadapi HMP. Menurutnya, jabatan yang diembannya saat ini adalah amanah.
sumber berita
Jakarta - Langkah DPRD DKI tetap menggulirkan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama tampaknya masih cukup terjal. Meski Partai Gerindra, Golkar, PPP dan PKS sudah bulat mendukung HMP, namun jumlah suaranya belum mencapai kuorum apabila PDI Perjuangan enggan balik badan dari Ahok.
Usai rapat pimpinan gabungan DPRD DKI, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengungkap bahwa mayoritas fraksi sudah mendukung HMP untuk Ahok. Namun dia menyebut ada dua fraksi yang terang-terangan menolak, yakni PDIP dan Hanura.
Hak yang bisa berujung pemakzulan itu harus disahkan lewat rapat paripurna. Rapat paripurna itu harus dihadiri minimal 3/4 atau 75% dari 106 anggota DPRD DKI, yakni 79,5 orang, atau dibulatkan 80 orang. Kemudian usulan HMP itu harus disetujui minimal 2/3 atau 67% dari anggota yang hadir (80 orang), yakni 53 orang.
Syarat itu tak akan bisa terpenuhi jika PDIP dan Hanura tak ikut. Pasalnya di DPRD DKI, PDIP memiliki jumlah kursi paling banyak, yaitu 28 kursi. Sedangkan Hanura memiliki 10 kursi. Jika dijumlahkan kedua fraksi itu memiliki 38 kursi, atau 36% dari total 106 kursi di DPRD DKI.
Dari hitung-hitungan tersebut bisa dilihat bahwa perbedaan sikap PDIP dan Hanura bisa menghambat keinginan mayoritas fraksi menggulirkan HMP. Jika PDIP dan Hanura tak datang ke paripurna persetujuan HMP, maka syarat 75% dari 106 anggota DPRD DKI tak bisa terpenuhi.
Meski begitu, Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik optimistis HMP tetap dapat bergulir dan memenuhi kuorum melalui lobi-lobi yang dilakukan fraksinya di dewan. "Ya kita coba terus komunikasi. Harus optimis (berhasil bujuk PDIP) lah," kata Taufik saat berbincang dengan detikcom, Jumat (5/6/2015).
Sementara itu, Ahok sendiri menanggapi HMP terhadap dirinya dengan santai. Dia enggan mengambil pusing langkah DPRD yang akan menggelar rapat paripurna HMP pekan depan.
"Ya tergantung nasib garis tangan saja kan? Kalau memang dipecat ya dicatat sejarah, 'Ahok Gubernur DKI dipecat DPRD', ya bagus dong," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6/2015).
Pria asal Belitung Timur ini mengaku tak melakukan persiapan khusus untuk menghadapi HMP. Menurutnya, jabatan yang diembannya saat ini adalah amanah.
sumber berita
No comments:
Post a Comment