Nama Menteri-menteri Ini Dikeluhkan DPD PDIP

(Photo ilustrasi)

Balibangol 06/05/15
JAKATRA - Serombongan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP seluruh Indonesia tiba-tiba mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 6 Mei 2015.
Mereka datang bersama Puan Maharani dan sejumlah petinggi PDIP lainnya. Mereka datang mengeluhkan sejumlah menteri yang dinilai menghambat pembangunan daerah. Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey mengatakan dalam diskusinya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejumlah DPD yang sebagian besar adalah kepala daerah mengeluhkan pembangunan yang tak berjalan lancar.  "Ya misalnya pembangunan belum jalan lancar karena juknis dari kementerian teknis belum turun sehingga bupati belum laksanakan program," kata Olly usai bertemu dengan Jokowi. Menteri yang mereka keluhkan adalah Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. Sebanyak 33 Ketua DPD itu, kata Olly, mendorong agar Jokowi lebih menggenjot menteri-menterinya untuk lebih cepat melakukan tindakan agar daerah bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Meski begitu, Olly memaklumi bahwa banyak menteri yang belum mengetahui birokrasinya sehingga banyak kendala di bawah. "Bahwa kita sudah putuskan APBD persyaratan infrastruktur belum jalan. Dana daerah ternyata belum jalan karena juknis belum ada. Artinya ada beberapa hambatan di daerah yang belum jalan karena hambatan teknis," kata dia. Meski begitu, dia membantah bahwa mereka membahas soal perombakan kabinet. "Nggak ada pembicaraan soal itu (reshuffle). Kita kan memberikan informasi kita nggak masuk ke level presidensial. Bagus ternyata dia dapat info langsung dari bawah," kata dia. Menurutnya sampai saat ini PDIP belum membicarakan soal reshuffle kabinet dengan Jokowi. Apalagi meminta Jokowi untuk mengganti beberapa menterinya. "Belum ada kita siapkan itu. Kan cuma dengar dengar itu. Ya cuma kementerian teknis saja yang ada kendala, perlu dikoreksi beberapa menteri agar lebih cepat. Solusinya menteri bekerja lebih baik. Kementerian teknis yang masih lambat berikan juknis ke daerah. Kementerian kesehatan,perdagangan, PU yang sifatnya percepatan pembangunan. Kementerian keuangan PMK-nya sudah beres," kata dia.






sumber